Penggunaan karakter dan properti intelektual (IP) populer Jepang dalam konten media sosial pemerintah Amerika Serikat (AS) kini mendapat perhatian dari pemerintah Jepang.
Sejumlah akun resmi pemerintah AS, termasuk akun White House, sebelumnya menuai kritik karena mengunggah meme dan video berbasis AI yang memanfaatkan musik serta IP populer untuk menyampaikan pesan politik. Konten-konten tersebut bahkan menggunakan referensi budaya pop dalam unggahan terkait perang dan operasi penegakan imigrasi.
Kini, persoalan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan publik AS. Pemerintah Jepang ikut menyoroti penggunaan beberapa IP ikonik seperti Pokémon, Mario, dan Naruto yang dinilai digunakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Pemerintah Jepang Soroti Penggunaan IP Tanpa Izin
Menurut laporan yang dikutip dari IGN, pemerintah Jepang mulai menyuarakan keberatan terhadap penggunaan sejumlah IP tersebut sejak Maret tahun ini. Perhatian pemerintah Jepang turut dipengaruhi meningkatnya tekanan dari masyarakat. Sejumlah petisi bahkan dibuat untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai penggunaan waralaba Jepang dalam konten politik.
Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata mengenai penggunaan karakter terkenal. Masyarakat juga menyoroti bagaimana karakter dan identitas budaya yang selama ini dikenal sebagai bagian dari industri hiburan Jepang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang sama sekali berbeda dari konteks aslinya. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang melibatkan aspek hak cipta sekaligus citra IP Jepang di mata publik internasional.
Pejabat Jepang Sebut Penggunaan Tanpa Izin Tidak Pantas
Pada April, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan pandangannya dalam sesi parlemen. Ia menegaskan bahwa reproduksi materi berhak cipta tanpa persetujuan pemegang hak merupakan tindakan yang tidak pantas, bahkan ketika dilakukan oleh lembaga publik.
Motegi menyinggung salah satu video pro-perang yang menggunakan elemen dari Wii Sports sebagai contoh dalam pembahasan tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah Jepang memandang persoalan tersebut tidak berhenti pada apakah sebuah konten dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik. Persetujuan pemegang hak tetap menjadi aspek penting ketika materi berhak cipta digunakan kembali.
Jepang Disebut Sudah Menyampaikan Keberatan Lewat Jalur Diplomatik
Perhatian terhadap persoalan ini kembali mengemuka setelah surat kabar Jepang Mainichi Shimbun melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang telah menyampaikan keberatan kepada pemerintahan Donald Trump melalui Kedutaan Besar AS.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Jepang setidaknya dua kali menyampaikan pesan terkait penggunaan Naruto, Pokémon, dan Mario pada Juni. Pejabat Jepang disebut meminta pemerintah AS mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pemilik dan citra IP ketika materi tersebut digunakan tanpa izin. Namun, sejauh informasi yang tersedia, pendekatan diplomatik tersebut belum sepenuhnya menghentikan penggunaan referensi IP Jepang dalam konten pemerintah AS.
Pokémon hingga Naruto Muncul dalam Konten Pemerintah AS
Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah penggunaan font yang dikaitkan dengan Pokopia oleh White House untuk membuat tulisan politik “Make America Great Again”. Contoh lainnya datang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Departemen tersebut mengunggah video yang menampilkan operasi penegakan imigrasi dengan lagu tema Pokémon sebagai bagian dari kontennya.
Yang tidak kalah menarik, Presiden Donald Trump juga pernah membagikan video berbasis AI yang menggambarkan dirinya sebagai karakter Naruto melalui platform Truth Social.
Video tersebut kemudian kembali memicu perhatian terhadap petisi “Protect Japanese Manga”, yang sebelumnya telah mendapatkan sorotan internasional.
Penggunaan karakter Naruto dalam konteks politik tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana IP hiburan Jepang dapat memperoleh makna baru ketika ditempatkan dalam situasi yang berbeda dari tujuan awalnya.
Jepang Tegaskan Pentingnya Izin Pemegang Hak
Menteri Kabinet Jepang Kimi Onoda juga merespons video yang menampilkan Trump sebagai Naruto dalam konferensi pers pada Juni. Menurut Onoda, mendapatkan izin dari pemegang hak cipta merupakan prinsip dasar dalam penggunaan materi yang dilindungi hak cipta.
Pesan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah AS melalui jalur diplomatik.
Pernyataan Jepang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya karakter mana yang digunakan atau siapa yang menggunakannya, tetapi bagaimana materi tersebut digunakan dan apakah pemegang hak memberikan persetujuan.
Mengapa Penggunaan IP Jepang Jadi Sensitif?
Pokémon, Mario, dan Naruto bukan sekadar karakter populer. Ketiganya telah menjadi bagian penting dari budaya pop Jepang dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di berbagai negara.
Ketika karakter tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan politik, persepsi terhadap sebuah IP dapat berubah. Konten yang awalnya dibuat sebagai hiburan bisa mendapatkan asosiasi baru ketika ditempatkan dalam konteks politik atau isu kontroversial.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Jepang memberikan perhatian lebih terhadap penggunaan karakter dan elemen budaya pop mereka.
Bagi industri kreatif Jepang, persoalan ini juga memperlihatkan tantangan ketika sebuah IP memiliki jangkauan global. Semakin luas sebuah franchise dikenal, semakin besar pula kemungkinan karakter dan elemen visualnya digunakan di luar konteks yang dirancang oleh pemiliknya.
Polemik Belum Menunjukkan Tanda Berakhir
Polemik penggunaan Pokémon, Naruto, dan Mario oleh pemerintah AS pada akhirnya mempertemukan dua isu besar: kebebasan membuat konten politik dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Di satu sisi, pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk komunikasi kreatif untuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun, di sisi lain, materi berhak cipta memiliki pemilik dan aturan penggunaan yang perlu diperhatikan.
Pemerintah Jepang telah menyampaikan keberatannya melalui pernyataan publik dan jalur diplomatik. Kini, perhatian tertuju pada apakah pemerintahan AS akan mengubah pendekatannya dalam menggunakan IP populer Jepang pada konten media sosial mendatang.
Bagi komunitas gaming dan anime, kasus ini menjadi pengingat bahwa karakter sepopuler Pokémon, Mario, dan Naruto tetap memiliki konteks budaya serta pemegang hak yang perlu dihormati, terutama ketika karakter tersebut digunakan untuk membawa pesan politik.